Polresta Kediri, Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Kediri menjabarkan kegiatan tahun anggaran 2019, bertempat di aula BNN Kota Kediri, Selasa (10/12) siang. Dalam penjabaran ini, ada satu ungkap kasus dan sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Kediri.

Menurut Kepala BNN Kota Kediri, AKBP Bunawar, ungkapan kasus yang dilakukan BNN Kota Kediri tidak sebanyak pihak kepolisian, dalam hal ini Polresta Kediri. “Kalau dibandingkan dengan Polresta Kediri misalnya, jelas jauh jumlahnya. Karena, BNN lebih bersifat sosialisasi. Tapi, kalau dalam penyelidikan ada temuan, pasti kami tindak,” jelasnya.

Kasi Pemberantasan BNN Kota Kediri, Kompol Wahjudi menambahkan, tersangka yang berhasil ditangkap adalah AJ dengan barang bukti berupa paket sabu seberat 12,56 gram. Selain itu, disita pula satu unit sepeda motor, dua unit telepon genggam, dan uang tunai sebesar Rp 1.610.000.

Tersangka ditangkap pada tanggal 4 Mei lalu dan berkas dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kota Kediri pada 25 Juni. Untuk saat ini, tersangka sudah menjalani hukuman sesuai hasil sidang yang dilakukan di Pengadilan Negeri (PN) Kota Kediri. Untuk sementata ini, BNN mengupayakan dan memaksimalkan anggaran yang ada dalam pemberantasan peredaran narkoba.

“Meskipun anggaran terbatas, namun upaya pemberantasan jaringan maupun persebaran narkotika di Kota Kediri terus digalakkan. Di kota Kediri dalam peredaran narkotika hanya sebatas tempat singgah atau transit. Ini menjadi tantangan BNN maupun kepolisian untuk mengungkap serta menangkap para pelaku atau pengedar narkotika,” ujarnya.

Sementara itu, Kasi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) BNN Kota Kediri, Kompol Dyah Nawang Indrawati menjelaskan, upaya pemberantasan narkotika tidak dapat dilakukan jika masyarakat belum mendapat pemahaman mengenai narkoba. “Kami membreakdown dari program BNN RI, yang kami lanjutkan ke puluhan kelurahan di Kota Kediri,” ucapnya.

Selain itu, lanjutnya, bagaimana memaksimalkan kerja sama antara stekholder baik di tingkat kelurahan, kecamatan, dan kota, untuk melakukan penanganan persebaran atau penyalahgunaan narkoba di lingkungan masyarakat. Baik di lingkungan pendidikan, pemerintah, maupun dunia usaha atau tempat kerja. “Juga memberikan informasi mengenai bagimana persebarnnya maupun jenis narkotika yang beredar di lingkungan warga,” imbuhnya.

Duhia Rosyida, Kasi Rehabilitasi BNN Kota Kediri mengatakan, di Kota Kediri tren dari tahun ke tahun mengalami penurunan, meskipun di tahun 2015 ada jumlah yang cukup besar karena mencapai 558 pelaporan. “Pada tahun tersebut, sebelumnya ada program untuk mengganti biaya transportasi, tapi program tersebut sudah tidak ada dan akhirnya jumlah pelaporan juga menurun,” ucapnya.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sambung Duhia, saat ini masyarakat yang menjadi klien rehabilitasi kebanyakan mengkonsumsi sabu-sabu, untuk tahun-tahun sebelumnya paling banyak adalah mereka yang mengkonsumsi pil dobel L. Para klien ini perlu dukungan untuk menjalani rehabilitasi serta ada tiga faktor pendukung.

Tiga faktor pendukung ini adalah kesadaran dari klien, dukungan masyarkat dan keluarga, serta komitmen pihak terkait yang menangani rehabilitasi. “Jika salah satu komponen sebagai faktor pendukung rehabilitasi ini tidak berjalan, maka proses rehabilitasi tidak akan bisa terealisasi. Misalnya jika ada warga yang menjadi klien tapi dari pihak keluarga tidak ada dukungan, maka klien akan merasa down,” ujarnya.

Sementara itu, Kasubbag Umum BNN Kota Kediri, Tri Wulandari merencanakan pelaksanaan tes urine di Terminal Tamanan Kota Kediri. Ini dilakukan untuk mengantisipasi menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru). Selain dari BNN, pelaksaan tes urine akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan pihak terkait lainnya.

Selain tes yang dilakukan oleh BNN, masyarakat juga mulai antusias untuk memeriksakan diri. Ini terbukti dari jumlah pemohon Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika (SKHPN). Berdasarkan rekapitulasi data pemohon SKHPN per 28 November, tercatat ada 568 pemohon. “Mulai dari pendaftaran sekolah, pendaftaran kerja, sampai untuk kepentingan penunjang karir atau keperluan instansi,” pungkasnya