Forkopimda Jawa Timur terus berupaya melakukan penelusuran pada rantai pasok minyak goreng, yang berdampak pada kelangkaan dipasaran. Hal ini dilakukan dengan mendatangi PT Wilmar Nabati Indonesia, salah satu produsen minyak goreng di Gresik, Senin (7/2/2022). 

Pasalnya, hingga saat ini ketersediaan pasokan minyak goreng di lapangan masih menjadi kendala. Selain itu, masih banyak dipasaran atau gerai-gerai pertokoan yang menjual minyak goreng di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). 

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, didampingi Pangdam V Brawijaya Mayjend TNI Nurchahyanto dan Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta berkunjung ke pabrik minyak goreng di Gresik. Disini secara khusus Gubernur Khofifah bertanya langsung dengan produsen minyak goreng, termasuk menanyakan apa yang menjadi kendala dari sisi produsen, sehingga berdampak pada pasokan komoditas minyak goreng di pasaran, khususnya di wilayah Jawa Timur.

"Beberapa kali saya sampaikan masalahnya sejauh ini adalah terkait rantai pasok minyak goreng. Saya sempat cek pasar, belakangan ini ritel moderen banyak yang tidak dapat suplai, bahkan sampai seminggu tidak ada suplai," ujar Khofifah.

"Maka saya bersama Kapolda dan Pangdam datang kemari, dalam rangka ingin memastikan kondisi dari produsen bagaimana, nah ternyata produksinya berjalan seperti sedia kala," ucapnya.  

Menurut Khofifah, ketika di pasar ritel atau pasar moderen ada kelangkaan, pasti ada rantai pasoknya yang bermasalah, atau disebut dengan missing link. 

"Missing linknya ini di mana, apakah di distributor atau dimana. Maka kita punya kewajiban untuk bisa mengamankan kebijkaan Presiden yang ingin menguatkan daya beli masyarakat dengan HET minyak goreng adalah Rp 11.500 per liter untuk curah, Rp 13.500 untuk yang kemasan biasa dan Rp 14.000 untuk yang premium," paparnya.

Menurut Khofifah, masalah dalam rantai pasok ini lebih pada sektor distribusinya. Sebab ketika di pasar ritel dan toko moderen cenderung langka dan tersendat, namun di toko-toko kecil maupun di pasar, produk minyak goreng ini ada namun dengan harga yang jauh di atas HET. 

Lanjut Khofifah menjelaskan, data dari Pemprov Jatim, kebutuhan minyak goreng masyarakat Jawa Timur adalah 59 ribu ton per bulan. Sedangkan kapasitas produksi pabrik-pabrik minyak goreng di Jatim, per bulannya adalah 62 ribu ton. Seharusnya masih ada surplus sebesar 3 ribu ton setiap bulannya, dalam pemenuhan kebutuhan minyak goreng warga Jatim. 

"Yang kita harapkan dari proses ini kita bisa mendapatkan kepastian rantai pasok, sehingga sampai ke konsumen minyak goreng bisa dijual sesuai HET yang sudah ditentukan oleh pemerintah," pungkas Khofifah.