BhayangkaraNews, Bekasi. - Warga Penerima Manpaat (PM) Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi mengeluhkan tidak ada transparan dari pihak Team Pengelola Kegiatan (TPK) dalam mengelola anggaran belanja material. Demikian yang disampaikan dari beberapa penerima manpaat warga Kp. Jereget, Desa Nagasari.

Menurut warga, dalam pelaksanaan belanja material, pihak TPK tidak pernah memberikan bon belanja material. "Setiap ada pengiriman bahan material, kami tidak pernah diberikan bon sebagai rincian penggunaan dana bantuan yang kami dapat. Sehingga kami tidak tahu berapa besaran dana bantuan yang sudah digunakan untuk belanja material" Keluhnya.

Terkait adanya keluhan dari penerima manpaat program Rutilahu, Nurdin Kepala Desa (Kades) Nagasari, saat dikonfirmasi sedang tidak berada dikantor. Namun ketika dikonfirmasi melalui pesan Whatshap hanya menjawab, langsung saja bang, ke LPM.

Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) sebanyak 2500 rumah untuk rakyat msikin yang dicanangkan Bupati Bekasi. Sumber Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi Tahun 2022.

Hingga berita ini ditayangkan, Gilang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) selaku ketua TPK Rutilahu desa Nagasari, saat dikonfirmasi belum memberikan tanggapan. (Rsd)