BhayangkaraNews, Bekasi - Hampir seluruh badan jalan raya di wilayah Kecamatan Babelan, dari Kelurahan Kebalen hingga Desa Muara Bakti, sekitar 25 kilometer mengalami kerusakan. 

Terlebih jalan di depan Pasar Babelan.  Selain rusak, jalan Itu seringkali pengendara yang melintas mengalami kemacetan. 

Penyebab kerusakan mungkin lantaran volume kendaraan yang melintasinya semakin padat dan sering dilintasi kendaraan bertonase besar dan berat milik perusahaan yang berada di bagian utara Kabupaten Bekasi.

Hal itu dikatakan H. Naryo, tokoh masyarakat Kecamatan Babelan yang tinggal di Desa Buni Bakti. 

Ironisnya, lanjut dia, banyak perusahaan yang berdiri baik yang mengeksplorasi kekayaan alam berupa minyak dan gas maupun perusahaan yang mengembangkan usaha bisnisnya untuk mencari keuntungan, tetapi jalan rusak parah itu diabaikan. 

Kata dia, masyarakat yang berada di wilayah Kecamatan Babelan merasa terganggu dan menjadi tidak nyaman hidupnya. 

Namun, sambung H. Naryo, mereka tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali kecewa sambil mengharapkan perhatian pemerintah terutama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) 

"Kekecewaan masyarakat akibat jalan rusak yang belum juga diperbaiki  dikhawatirkan akan menimbulkan reaksi yang berlebihan. Kekecewaan masyarakat bukan tidak punya alasan. Sebab kekayaan sumber daya alam di wilayah Kecamatan Babelan berupa minyak dan gas dikuras habis-habisan dan sudah banyak memberikan kontribusinya untuk kepentingan negeri ini, sementara jalan rusak di wilayahnya tidak juga diperbaiki," bebernya, Kamis (18/1).

"Dimana perhatian Pemkab Bekasi terhadap wilayah Babelan?" tandasnya. 

Dia menambahkan, kondisi jalan di perbatasan Kecamatan Babelan dari arah Kota Bekasi, tepatnya di Kelurahan Kebalen, lalu ke Desa Babelan Kota, Desa Kedung Pengawas sampai di Desa Muara Bakti, sepanjang ruas jalannya semakin rusak parah.

Masih kata H. Naryo, dirinya menilai pemerintah tidak adil, jika wilayah yang sudah banyak  memberikan kontribusinya, tidak sebanding dengan apa yang diterima nya. 

"ini membuktikan bahwa tidak ada perhatian Pemkab Bekasi terhadap masyarakat di wilayah kecamatan Babelan," ungkapnya.

Bahkan dirinya sangat menyesalkan   para anggota Dewan yang konstituennya berada di wilayah Kecamatan Babelan tidak pernah terdengar memfokuskan perhatiannya. Padahal katanya, mereka memiliki otoritas fungsi kontrolnya. 

"Kenapa mereka berdiam diri tidak melakukan fungsi kontrolnya, baik terhadap kinerja pemerintah atas kebijakannya maupun kondisi wilayah dan masyarakat di wilayah binaannya?. Suara ini tidak mungkin muncul jika anggota Dewan yang terhormat menyikapi atas realitas yang ada. Semoga anggota Dewan yang terhormat mau turun langsung ke lapangan untuk meninjaunya, dan mengusulkan kepada Pemkab Bekasi sebagai bentuk rasa tanggungjawab terhadap masyarakat wilayah binaannya," imbuhnya. (***)