Bhayangkaranews.com - Polres Banyuwangi - Kapolres Banyuwangi AKBP Donny Adityawarman, S.I.K., M.Si. membuka Sosialisasi Perkap Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Polri, Peraturan Hukum tentang Pilkada Serentak 2018, Potensi Penyalahgunaan Dana Desa dan Perkabaharkam Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penjagaan di Ruang Rupatama Polres Banyuwangi, Jumat (23/2).

Kegiatan yang dipimpin oleh Kasubdit Bidkum Polda Jatim AKBP M. Hufron tersebut diikuti oleh para pejabat utama Polres Banyuwangi, Kapolsek, Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), Kanitreskrim dan Kanitprovos Polsek jajaran.

Kapolres Banyuwangi mengatakan sosialisasi digelar dengan tujuan agar para personil Polri dapat memahami isi Perkap Nomor 2 Tahun 2016 yang berisi VIII bab dengan 79 pasal.

"Saya harapkan dengan sosialisasi ini nantinya dapat meminimalisir anggota yang melakukan pelanggaran sehingga berujung kepada sidang disiplin", tegas pucuk pimpinan Polres Banyuwangi ini.

Ditambahkannya, moment tersebut juga sebagai evaluasi kinerja dan perumusan langkah teknis kreatif dalam pelaksanaan tugas sehingga lebih optimal.

Jelang perayaan pesta demokrasi juga menjadi atensi para pimpinan Polri. Lewat AKBP M. Hufron disampaikan potensi kerawanan jelang pemilihan kepala daerah tersebut patut diwaspadai, Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta aparat penegak hukum harus dapat menjadi penengah dan meredam konflik yang muncul di masyarakat.

Berbagai isu yang berkembang di masyarakat dengan tujuan untuk saling menggulingkan pasangan calon semakin bergulir. Hal ini dapat memicu berbagai persoalan di tengah masyarakat sampai dengan perpecahan. Hadirnya korp Bhayangkara di tengah masyarakat diharapkan dapat menetralkan situasi dan kondisi disamping tugas pengamanan.

"Kami harapkan Polri dapat bersikap netral dalam gelaran akbar nanti. Fokus dengan tugas pokok pengamanan dan perkuat inteligen untuk menggali informasi di masyarakat", terang AKBP M. Hufron.

Selain pengamanan gelaran Pilkada 2018, Polri juga senantiasa fokus pada pengawalan dana desa. Memiliki tugas yang semakin kompleks para personil korp Bhayangkara tersebut harus senantiasa meningkatkan pengetahuan dan professionalisme. Penggunaan dana desa yang digulirkan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur guna mendukung kesejahteraan masyarakat harus diawasi agar tepat guna dan tepat sasaran.

"Kita pastikan penggunaan ADD tepat guna dan tepat sasaran agar dapat bermanfaat bagi masyarakat dan apabila ditemukan pelanggaran maka harus diproses sesuai hukum yang berlaku", pesan Kapolres Banyuwangi.

Selain itu, Polri dituntut untuk menjaga keamanan wilayah dengan cara mengintensifkan patroli. Melalui kegiatan tersebut juga wujud representasi hadirnya petugas penegak hukum dalam menjamin keamanan dan ketertiban di masyarakat.