BhayangkaraNewsMojokerto - Rapat Koordinasi dengan pembahasan persiapan menghadapi kedatangan Tim Penilai Nasional (TPN) dalam rangka penilaian Pembangunan Zona Integeritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi digelar pagi ini Senin (9/7/18) pukul 09.00 WIB bertempat di Aula Polres Mojokerto dengan dipimpin langsung oleh Kapolres Mojokerto AKBP Leonardus Simarmata S.Sos S.I.K MH.

Hal ini mengacu pada Peraturan   Presiden   Nomor   81   Tahun   2010   tentang   Grand   Design Reformasi   Birokrasi   yang   mengatur   tentang   pelaksanaan   program reformasi  birokrasi.  Peraturan  tersebut  menargetkan  tercapainya  tiga sasaran  hasil  utama   yaitu  peningkatan  kapasitas  dan  akuntabilitas organisasi,  pemerintah  yang  bersih  dan  bebas  KKN,  serta  peningkatan pelayanan  publik.

Kabag Ren Polres Mojokerto, Kompol Sugiyanto SH. menjelaskan, “Dalam  rangka  mengakselerasi  pencapaian  sasaran hasil tersebut, maka berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Ini kemudian yang menjadi dasar hukum dalam penilaian oleh Tim Penilai Nasional”.

Secara mendetail AKBP Leo kemudian menganev setiap unit pelayanan publik seperti diantaranya SPKT, SKCK, SIM, Sat Reskrim dan Narkoba serta SPKT Polsek jajaran. Selanjutnya dibagi kelompok untuk pelaksanaan Forum Grup Diskusi (FGD).

Dalam arahannya kepada seluruh jajaran yang mengikuti rakor Kapolres Mojokerto menyampaikan bahwa, “kita harus bekerja dengan keras, untuk saat ini Energi kita fokuskan pada satu tujuan bahwa Polres Mojokerto Siap Memasuki Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan memberikan pelayanan prima kepada seluruh masyarakat Kabupaten Mojokerto. Karena Tinggal menghitung hari pada bulan agustus ini Tim Penilai Nasional (TPN) akan turun mensurvei langsung.” Terang AKBP Leo. (Ln94/Dwa)